Pengaruh Revolusi Amerika dan Perancis di Indo

Pengaruh Revolusi Amerika

Revolusi Amerika yang berhasil menyatakan Declaration of Independence pada tahun 1776 telah melahirkan negara Amerika Serikat lepas dari negara induk Inggris. Declaration of Independence yang menyuarakan adanya hak-hak asasi manusia seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak untuk memiliki sesuatu telah menggema di Benua Amerika dan menyebar luas ke kawasan lain di negara-negara di Asia dan Afrika. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang progresif. Amerika merupakan contoh pertama sebuah negara koloni yang berjuang untuk kemerdekaan dan mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis.

Dengan demikian Revolusi Amerika telah mendorong munculnya gerakan untuk menentang penjajahan asing di Indonesia. Gerakan yang semula bersifat kedaerahan, kemudian berkembang menjadi gerakan nasional. Gerakan nasional di Indonesia bertujuan untuk memperoleh kemerdekaan dan membentuk pemerintahan yang demokratis.

Revolusi Perancis (1789 – 1799 )

Pada awal abad XVII M, keadaan negara di Eropa diperintah oleh raja-raja yang mempunyai kekuasaan absolut, kecuali Inggris.

Ciri-ciri kekuasaan absolut sebagai berikut :

1.      Kekuasaan raja tidak terbatas.

2.      Kekuasaan raja tidak diatur dan tidak dibatasi oleh undang-undang.

3.      Kekuasaan raja tidak diawasi oleh parlemen.

4.      Raja menganggap dirinya sebagai wakil Tuhan sehingga tidak pernah salah.

5.      Raja memerintah secara turun temurun.

6.      Raja bertindak sewenang-wenang.

Keadaan politik di Perancis

Di Perancis berkembang kekuasaan raja yang bersifat monarki absolut. Kekuasaan ini berkembang karena adanya pengaruh dari ajaran Nicolo Machiaveli dari Perancis. Ia menulis ajarannya dalam buku II Principe ( Sang Raja ). Buku ini menggambarkan kekuasaan raja yang absolut dan mutlak. Contoh raja Perancis yang menganut sistem monarki absolut adalah Louis XIV. Semboyan raja Louis XIV yang terkenal, yaitu L”etat c”est moi ( Negara adalah Saya ).

Keadaan Masyarakat di Perancis

Masyarakat Prancis terbagi tiga golongan :

1)     Golongan 1   : golongan bangsawan dengan hak-hak istimewa dan

                        memegang kekuasaan dalam pemerintah. Bebas pajak,  tetapi                                         menarik pajak.

2)     Golongan 2   : golongan agama yang setia kepada raja. Tidak bayar pajak.

3)     Golongan 3   : golongan dagang, pekerja, dan rakyat kecil. Wajib bayar pajak.

Tokoh penganjur perubahan dalam bidang sosial politik

1.      Denis Dedorat ( 1685-1753 ) dan J.D.D”Alembert (1717-1784 ) berhasil menyusun sebuah Ensiklopedia yang memuat segala pengetahuan yang rasional sehingga merupakan kritik-kritik terhadap peraturan yang kolot.

2.      John Locke (1685-1753) seorang ahli tata negara berasal dari Inggris. Mengatakan bahwa suatu negara akan baik jika ada pembagian kekuasaan, yaitu :

a)     Legislative Power ( pembuat undang-undang ).

b)     Executive Power ( pelaksana undang-undang ).

c)      Attributive Power ( pengawas undang-undang ).

3.      Montesqieu ( 1689-1755 ) berasal dari Perancis. Ia seorang bangsawan dan ahli hukum yang mengemukakan teori Trias Politica ( pemisahan Kekuasaan ), dengan tujuan agar suatu negara menjadi baik.

Trias Politica itu meliputi :

a)     Legislative Power ( pembuat undang-undang ).

b)     Executive Power ( pelaksana undang-undang ).

c)      Attributive Power ( pengawas undang-undang ).

4.      Voltaire ( 1694-1778 ) seorang bangsawan Perancis dan seorang ahli kebebasan.

5.      Jean Jacques Rousseau ( 1712-1778 ) seorang bangsawan Perancis. Ia seorang ahli pendidikan dan terkenal sebagai Bapak Demokrasi. Karyanya yang terkenal adalah “Du Contract Social” ( perjanjian rakyat ).

Sebab-sebab Revolusi Perancis

                    I.            Sebab-sebab umum Revolusi Perancis

a.       Adanya kepincangan dalam masyarakat.

b.      Adanya pengaruh rasionalisme dan Aufklarung.

c.       Pengaruh perang kemerdekaan Amerika Serikat ( 1776 ).

d.      Berkembangnya paham feodalisme.

e.       Berkembangnya kekuasaan raja yang bersifat monarki absolut.

f.        Adanya vacum of power ( kekosongan kekuasaan ).

                  II.            Sebab Khusus Revolusi Perancis

Pada saat itu, keadaan keuangan negara Perancis kosong karena dihambur-hamburkan oleh raja bersama permaisurinya yang bernama Maria Antoinette. Golongan pajak dan golongan agama tidak membayar pajak karena sebelumnya tidak wajib pajak. Akibatnya, rakyat yang menanggung beban berbagai macam pajak.

Tujuan Revolusi Perancis

Revolusi Perancis bertujuan untuk menumbangkan kekuasaan raja yang bersifat monarki absolut ( feodal ). Revolusi Perancis didukung dengan semboyan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan ( liberte, egalite, dan fraternite ).

Meletusnya Revolusi Perancis

Pada tanggal 14 Juli 1789, rakyat yang marah menyerbu Penjara Bastille. Mereka membubarkan semua tahanan politik yang seluruhnya berjumlah tujuh orang, membunuh penjaga penjara dan para pejabatnya serta merebut amunisi yang tersimpan di penjara tersebut.

Dampak Revolusi Perancis

1.      Munculnya paham nasionalisme.

2.      Munculnya paham demokrasi.

3.      Munculnya perlindungan hak asasi manusia.

4.      Munculnya golongan terpelajar akibat adanya politik etis. Golongan terpelajar inilah yang peduli akan nasib bangsanya. Mereka ingin menyelamatkan bangsanya dari kebodohan dan keterbelakangan akibat penjajahan. Oleh karena itu, mereka mendirikan organisasi-organisasi yang bertujuan memajukan bangsanya.

Pengaruh Revolusi Prancis

Revolusi Prancis yang mempunyai semboyan liberte, egalite, dan fraternite telah mendorong berkembangnya liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. Semboyan egalite adalah semboyan cita-cita kebebasan dan kemerdekaan, yang pada waktu itu menjadi dasar perjuangan kaum Borjuis dan warga kota, para pengusaha, dan pedagang. Mereka memiliki jiwa bebas sehingga melahirkan paham liberalisme. Egalite juga menjadi ciri kehidupan masyarakat kota dan para pengusaha. Egalite telah mendorong berkembangnya nilai-nilai demokrasi. Sementara itu, semboyan fraternite telah memupuk rasa persaudaraan dan rasa persatuan di antarawarga negara sehingga menimbulkan nasionalisme.

Liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme ternyata telah berkembang cepat di Prancis dan di negara-negara Eropa yang lain. Bahkan, paham-paham tersebut pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 memasuki kawasan lain, terutama negara-negara yang berada di bawah dominasi kekuasaan bangsa lain. 

Liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme telah mendorong lahirnya pergerakan yang bertujuan untuk menentang imperialisme dan kolonialisme di negara-negara di Amerika Latin, Asia, dan Afrika, misalnya sebagai berikut.

a. Perjuangan rakyat Amerika Latin untuk menentang penjajahan Spanyol dan Portugis (1807–1828).

b. Di kawasan Eropa telah mendorong munculnya gerakan untuk membentuk negara kesatuan, seperti di Jerman di bawah pimpinan Otto van Bismark, dan Italia di bawah pimpinan Perdana Menteri Cavour.

c. Perjuangan rakyat Yunani untuk bebas dari kekuasan Turki Usmani (1821–1829).

d. Munculnya Gerakan Turki Muda di Turki pada akhir abad ke-19.

e. Lahirnya organisasi pergerakan nasional Asia, seperti di Turki (Gerakan Turki Muda), di Filipina (lahirnya La Liga Filipina, Katipunan, dan sebagainya), di India (munculnya All Indian National Congres), sedangkan di Indonesia munculnya kebangkitan nasional yang dipelopori oleh Budi Utomo yang kemudian disusul organisasi pergerakan yang lain, seperti Sarekat Islam, Indische Partij, dan sebagainya.

A. Dekolonisasi di Asia dan Afrika Dengan Transformasi Politik dan Sosial di Berbagai Negara Setelah PD II

Sejak berlangsungnya revolusi industri, banyak kawasan di Asia dan Afrika berubah

menjadi daerah jajahan. Bangsa Eropa yang menjajah Asia meliputi : Inggris, Belanda,

Perancis, Spanyol dan Portugis. Sedangkan di Afrika terbagi atas daerah jajahan Inggris, Perancis, Belanda, Portugis, Jerman, Italia, Belgia, dan beberapa negara Eropa dengan daerah kekuasaan yang terbatas. Hal ini dapat dilihat dari data, pada awal abad 19 daerah jajahan meliputi 51,5 % di wilayah Asia dan berkembang menjadi 56,6 %. Bahkan kawasan Afrika lebih tampak, dimana pada awal abad 19 hanya 10,8 % dan meningkat pesat menjadi 90 %.

Penguasaan atas Asia Afrika berlangsung terus hingga Perang Dunia II (1939 – 1945).

Pada masa tersebut timbul perlawanan terhadap negara penjajah. Selama itu pula juga

berlangsung perubahan komposisi kolonial, terutama sebagai akibat perang dunia I (1914- 1918). Perang dunia II ternyata membawa dampak luar biasa bagi dunia internasional pada saat itu. Negara yang kalah terikat dengan berbagai perjanjian yang sangat merugikan, diantaranya daerah jajahan diambilalih oleh negara pemenang perang. Negara pemenang selain mendapat keuntungan politik, juga menghadapi kenyataan dimana kondisi sosial, ekonomi, budaya dan masyarakatnya rusak parah akibat perang. Kekuatan negara colonial yang lemah setelah perang ini, mendorong rakyat di kawasan Asia Afrika untuk bangkit melawan kolonialisme.

Dekolonisasi merupakan istilah yang digunakan bangsa Eropa dalam menjalankan

praktik imperialisme dan kolonialisme di wilayah Asia Afrika. Namun demikian rakyat

jajahan cenderung menggunakan istilah Perang Kemerdekaan atau Perjuangan

Kemerdekaan untuk menentang praktik kolonialisme. Bandingkan dengan istilah perang

kemerdekaan Indonesia (1945 – 1949) yang digunakan bangsa Indonesia yaitu Agresi Militer I dan II dan Aksi Polisional I dan II yang digunakan Belanda.

Setelah perang dunia II usai, timbul dorongan dari negara pemenang perang yang

melahirkan Atlantic Charter. Atlantic Charter merupakan hasil pertemuan presiden AS, FD Roosevelt dengan PM Inggris, Winston Churchill. Piagam ini berisikan bahwa setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. Bangsa Asia Afrika termotivasi piagam tersebut dan segera mencapai kemerdekaannya, misal India dan Indonesia.

Indonesia yang telah merdeka sejak 17 Agustus 1945, berusaha ikut mendorong

perjuangan bangsa lain di kawasan Asia Afrika untuk mencapai kemerdekaan. Negaranegara: Indonesia, India, Pakistan, Srilangka dan Burma / Myanmar merintis adanya kerja sama negara-negara di Asia Afrika dalam perdamaian dunia.

Pada tanggal 18 – 24 April 1955 diselenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA) di

Bandung. KAA dihadiri oleh 29 negara, termasuk 5 lima penggagas. Konferensi tersebut mmenjadi titik awal perjuangan kemerdekaan yang dikembangkan di Asia Afrika dan didukung oleh para peserta. Pada saat diselenggarakan, banyak negara Asia Afrika menghadapi masalah dan tantangan. Ada negara yang sudah mencapai kemerdekaan dan banyak yang masih dibawah kekuasaan kolonial.

Pengaruh dari KAA tahun 1955 sangat penting bagi kawasan Asia Afrika. Banyak

daerah yang mencapai kemerdekaan, misal Tunisia dan Sudan (1956) dan disusul Negara yang lain, terutama sekitar tahun 1960an.

Dalam pertemuan KAA dihasilkan beberapa keputusan penting yang meliputi :

1. Kerjasama dalam bidang ekonomi

2. Kerjasama dalam bidang kebudayaan

3. HAM dan hak menentukan nasib sendiri

4. Masalah yang dihadapi rakyat yang terjajah

5. Masalah lain

6. Mengumandangkan perdamaian dan kerjasama dunia

7. Deklarasi mengenai peningkatan perdamaian dan kerjasama dunia

Bangsa Eropa menyadari perkembangan yang berlangsung, dimana mereka tidak lagi

dapat menjalankan kolonialisme seperti masa sebelumnya. Negara Eropa secara perlahan mulai memberikan pengakuan kedaulatan kepada daerah jajahannya. Misal Perancis memberikan pengakuan kepada kawasan Indo China pada tahun 1954. Aljazair mendapat kemerdekaan dari Perancis pada tahun 1962. Inggris memberikan kemerdekaan bagi beberapa daerah jajahan dan mengubah hubungan negeri Inggris dengan bekas jajahan dalam lingkungan persemakmuran (Commonwealth atau dominion). Hal ini diikuti pula oleh beberapa negara Eropa yang lain. Dengan demikian setelah Perang Dunia II, terjadi kecenderungan dekolonisasi di kawasan Asia Afrika. Muncullah berbagai perubahan ketatanegaraan dan sosial masyarakat di kedua kawasan tersebut.

B. Perkembangan Sistem Ekonomi Internasional Dengan Perubahan Politik dan

Ekonomi Indonesia

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, terjadilah perubahan besar dalam bidang politik,

ekonomi, sosial, budaya dan militer di dunia. Setelah perang usai, kondisi perekonomian di Eropa mengalami kerusakan parah. Kegiatan ekonomi industri perdagangan di Eropa mengalami kerugian besar. Pada awal kemerdekaan, Indonesia mengalami kesulitan yang dapat diuraikan

sebagai berikut :

1. Rusaknya lahan pertanian dan pabrik akibat perang, sehingga tidak berfungsi

maksimal

2. Indonesia tidak dapat mengekspor impor barang karena blokade Belanda

3. Masih beredarnya mata uang Jepang dalam jumlah besar secara tidak terkendali.

Masalah yang dihadapi Indonesia tersebut, mendorong pemerintah menyusun kebijakan :

1. Menerbitkan mata uang sendiri yaitu ORI (Oeang Repoeblik Indonesia) pada 17

Oktober 1946 berdasarkan UU No 19 tahun 1946.

2. Meresmikan berdirinya BNI pada tanggal 1 Nopember 1946 dengan pimpinan

Margono Joyohadikusumo.

3. Berusaha menembus blokade Belanda dengan membina hubungan dengan India,

mengeluarkan Kasimo Plan serta melakukan sanering terhadap nilai mata uang

sehingga uang Rp. 5,00 ke atas menjadi separuhnya.

Setelah pengakuan kemerdekaan, pemerintahan Soekarno mengeluarkan beberapa

kebijakan. Diantaranya UU No 24 tahun 1951 tanggal 15 Desember 1951 tentang

nasionalisasi De Javaasche Bank menjadi Bank Indonesia. BI memiliki fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi dibawah pimpinan gubernur Mr. Syafrudin Prawiranegara.Disamping itu dikeluarkan progam Benteng atau Gerakan Benteng. Program Benteng diusulkan Sumitro Joyohadikusumo yang saat itu menjadi menteri keuangan. Gerakan Benteng merupakan konsep ekonomi dimana pemerintah mendorong lahirnya kelas pengusaha, dimana rakyat bukan hanya sekedar menjadi pedagang, melainkan akan menjadi golongan yang mau berusaha dalam perekonomian. Hal ini disebabkan pedagang umumnya memiliki modal kecil, mereka diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam membangun perekonomian rakyat.

Gerakan Benteng pada akhirnya mengalami kegagalan. Adapun faktor penyebab

kegagalan tersebut adalah :

1. Pedagang tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai bisnis.

2. Kehidupan masyarakat Indonesia masih terikat pada sistem sosial budaya feodal.

3. Penjualan pemilik lisensi kepada pihak asing terutama kepada orang Cina.

4. Terjadinya kolusi dan korupsi di kalangan pemegang lisensi.

Pertumbuhan ekonomi sejak tahun 1950 – 1959 yang rendah berbanding terbalik

dengan pertumbuhan penduduk Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk Indoneia

meningkat pesat. Berdasarkan data statistik, diperkirakan jumlah penduduk mencapai 77,2 juta (1950), meningkat menjadi 85,4 juta (1955) dan menurut sensus tahun 1961 menjadi 97,02 juta. Produksi pertanian memang meningkat, tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan nasional.

Selama tahun 1950 – 1953, pertumbuhan ekspor Indonesia meningkat sejalan dengan

pecahnya Perang Korea. Negara yang semula memenuhi kebutuhan ekonomi dunia,

terkonsentrasikan di daerah konflik dan perannya digantikan Indonesia dan negara yang baru merdeka lainnya. Namun demikian, perkembangan ini tidak berlangsung lama. Seusai perang Korea, negara produsen kembali menguasai pasar dunia.

Pemulihan ekonomi Indonesia berlangsung lambat. Minyak sebagai penghasil devisa

terbesar kedua setelah karet, merupakan harapan untuk jangka panjang. Tahun 1957,

produksi minyak mencapai dua kali lipat dari produksi tahun 1940. Namun demikian

peningkatan ini dikonsumsi untuk dalam negeri. Di sisi lain, sarana ekonomi yang vital

dipegang asing. Perusahaan minyak, perbankan, perusahaan pelayaran dan kredit bagi

rakyat kecil dipegang Amerika, Belanda, Inggris dan Cina. Sebaliknya dalam kurun waktu Pebruari 1951 – September 1952, harga karet turun 71 persen. Lambannya pemulihan ekonomi dan peningkatan pengeluaran pemerintah berakibat inflasi terus berlanjut. Berlangsungnya perang dingin, ikut mempengaruhi perkembangan ekonomi dan politik di Indonesia. Memasuki tahun 1955, Indonesia mulai ikut terlibat dalam politik internasional guna membantu bangsa lain yang belum merdeka. Sukses pelaksanaan KAA, mendorong keikutsertaan dalam misi PBB.

Dalam waktu yang sama upaya pembebasanIrian Barat terus dilanjutkan, bahkan cenderung mengarah pada konfrontasi langsung dengan Belanda. Upaya ini paling tidak ikut menyedot keuangan negara untuk persiapan dan pelaksanaan perjuangan. Disamping itu juga timbul beberapa pemberontakan separatis di beberapa daerah hingga tahun 1960an yang juga ikut menyedot potensi ekonomi nasional. Anggaran untuk kesejahteraan rakyat dan ekonomi dialihkan untuk menegakkan keamanan nasional.

Memasuki tahun 1960an, setelah upaya perjuangan pembebasan Irian Barat selesai,

maka dikumandangkan kebijakan Dwikora tahun 1962. Potensi nasional berubah diarahkan untuk menggagalkan pembentukan negara Malaysia. Program pembangunan ekonomi dan sektor lain menjadi terbengkalai. Program pembangunan semesta memang disusun oleh Djuanda, namun agak sulit dalam pelaksanaannya. Inflasi membumbung tinggi dan harga kebutuhan rakyat tinggi. Hal ini berlangsung hingga meletusnya pemberontakan G 30 S PKI tahun 1965.

Selama masa pemerintahan Soeharto, perkembangan ekonomi mengalami peningkatan. Hal ini nampak dari program Pelita I hingga Pelita V. Bahkan pada Pelita IV (1984 – 1989), Indonesia mengalami perkembangan ekonomi yang cukup pesat. Banyak pihak di dunia yang memberikan penghargaan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Perkembangan yang pesat tersebut mengalami titik balik sejak bulan Juli 1997. Di

kawasan Asia Tenggara berlangsung krisis moneter yang diawali dengan merosotnya nilai mata uang regional (rupiah, baht, ringgit, peso) terhadap dollar US. Nilai tukar rupiah melemah tajam. Hal ini dapat dilihat dari 2.575/ dollar US (Juli 1997) menurun tajam menjadi 16.000/ dollar US (Maret 1998). Penurunan serupa juga berlangsung di pasar saham BEJ.

Kondisi ekonomi dalam negeri ternyata tidak dapat diharapkan untuk mendukung

upaya menstabilkan nilai rupiah. Hal ini nampak pada bulan Nopember 1998 sejumlah 16 bank swasta ditutup oleh BI.

Perkembangan politik pada saat itu ikut memperburuk kepercayaan pasar terhadap

perekonomian Indonesia. Tarik ulur antara pemerintah dengan IMF mengenai kesepakatan program bantuan IMF mempersulit keadaan. Beberapa kebijakan pemerintah dikeluarkan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, misal intervensi BI dalam pasar valas dan revisi APBN tahun 1998/ 1999.

Perpolitikan nasional pada awal tahun 1998 menunjukkan perubahan yang cukup

signifikan. Aksi demonstrasi yang makin luas mencapai puncak dengan peristiwa

mundurnya Soeharto sebagai Presiden ke 2 RI tanggal 21 Mei 1998. Kecenderungan

melemahnya rupiah terus berlanjut yang didorong adanya peristiwa 12 Mei dan aksi

kerusuhan 13 – 14 Mei di Jakarta, Solo dan beberapa daerah lainnya. Penurunan nilai tukar rupiah berlangsung hingga pernah mencapai Rp. 17.000 per dollar US.

Kondisi ekonomi mengalami pertumbuhan minus 13 %, inflasi yang tinggi, suku bunga

bank yang melambung membawa dampak buruk bagi perusahaan nasional yang terdaftar di bursa saham. Dengan demikian, berbagai perubahan dalam bidang sosial politik ikut mempengaruhi perkembangan ekonomi nasional Indonesia.

Pada masa pemerintahan BJ. Habibie, telah dikeluarkan beberapa kebijakan dalam

bidang ekonomi yang meliputi :

1. Rekapitulasi perbankan.

2. Rekonstruksi perekonomian nasional.

3. Likuidasi beberapa bank yang tidak sehat, dengan demikian akan mengurangi

jumlah bank swasta yang beroperasi.

4. Menaikkan nilai tukar rupiah sampai dibawah Rp. 10.000,00.

5. Implementasi reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF.

Sebagai hasil dari perubahan politik, maka dilakukan pemilihan umum pada tahun

1999. Pemilu 1999 menghasilkan parlemen/ DPR dengan komposisi beberapa partai yang terwakili dan pimpinan negara yang baru yaitu Abdurrahman Wahid dan Megawati

Soekarnoputri. Dalam perjalanan pemerintahan Gur Dur – Megawati, ternyata mengalami permasalahan politik dan berpuncak dengan penarikan mandat yang diberikan KH. Abdurrahman Wahid. Sebagai penggantinya, naiklah Megawati dan Hamzah Haz sebagai presiden dan wakil presiden.

Selama masa pemerintahan Gus Dur, telah dilakukan beberapa kebijakan, diantaranya memekarkan provinsi dari 26 menjadi 32 dan pembagian alokasi keuangan terkait dengan kekayaan daerah dengan prosentase yang lebih baik dibanding sebelumnya.

Sejak Megawati menjadi presiden, maka diupayakan beberapa kebijakan ekonomi

yang meliputi :

1. Menurunkan laju inflasi sampai 10 %.

2. Privatisasi BUMN dengan harapan memperoleh dana yang besar.

3. Menjual aset negara melalui BPPN dengan asumsi mendapatkan dana pembangunan yang besar

4. Pemutusan kerjasama dengan IMF.

5. Restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan.

6. Meningkatkan pendapatan melalui perpajakan, cukai dan kepabeanan.

7. Menciptakan suasana (politk, sosial, keamanan) yang kondusif bagi investor.

8. Meningkatkan ekspor.

9. Mendorong berkembangnya usaha kecil dan menengah.

10. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya laut.

Pada tahun 2004, diselenggarakan pemilihan umum untuk anggota legislatif dan

presiden serta wakil presiden. Hasilnya terpilih Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden RI periode berikutnya. Serangkaian kebijakan disusun guna memulihkan dan membenahi masalah ekonomi nasional Indonesia.