C. Faktor Penyebab Terjadinya Perang Dingin
1.
Lahirnya negara adikuasa
Perang
dunia II (1939 – 1945) ternyata lebih dahsyat dan
ruang lingkupnya lebih luas
dibanding
perang dunia I (1914 – 1918). Perang tersebut membawa
dampak luas dalam bidang politik, ekonomi dan sosial masyarakat. Dampak politik
memunculkan negara adikuasa dan berlangsung persaingan Amerika Serikat dengan
Uni Sovyet untuk memperebutkan pengaruh di dunia.
Perang
dingin adalah suasana internasional yang sangat tegang dan bermusuhan akibat
konflik ideologi antara blok Barat (liberal kapitalis) dipimpin USA dan blok
Timur (sosialis komunis) dipimpin Uni Sovyet yang berkembang setelah perang
dunia II.
2.
Penyebab terjadinya perang dingin
Setelah
berakhirnya Perang Dunia II, dua negara utama pemenang perang (AS dan Uni
Sovyet) berkembang menjadi dua kekuatan raksasa dunia (super power). Amerika
Serikat memiliki ideology demokrasi liberal kapitalis yang didukung Inggris dan
Perancis. Sedangkan Uni Sovyet berideologi komunis. Masing-masing menganggap
ideologinya paling mampu menjawab persoalan bangsa-bangsa di dunia. Kedua pihak
bersaing dalam perebutan hegemoni dunia di bidang ekonomi, politik, ideologi
dan militer. Dengan demikian, perang dingin dapat disebabkan faktor sebagai
berikut :
a.
perbedaan paham
Perbedaan
nampak dari Amerika Serikat yang mengembangkan liberalisme – kapitalis,
sedangkan
Uni Sovyet berupaya mengembangkan paham sosialis – komunis.
b.
keinginan berkuasa
Dalam
perang dunia II, kedua negara besar bersatu melawan kelompok Poros (Jerman,
Italia dan Jepang). Namun setelah perang usai, karena perbedaan paham, Amerika
Serikat dan Uni Sovyet ingin menguasai dunia. Hal ini ditunjukkan melalui
perebutan pengaruh, baik dalam bidang politik, ekonomi, militer maupun
teknologi ruang angkasa.
Dalam
persaingan, masing-masing pihak memandang pihak lain sebagai saingan atau musuh
yang berbahaya. Terjadi bipolarisasi, dimana pihak-pihak yang terlibat berusaha
mencari dukungan dari negara lain (negara dalam PD II) dan negara yang baru
merdeka. Sehingga lahirlah blok barat (AS) dan blok timur (Uni Sovyet). Tujuan
masing-masing adalah menjadi penguasa tunggal di dunia yang dapat dicapai
dengan melakukan segala hal. Namun demikian, kedua blok belum pernah secara
langsung berhadapan dalam perang terbuka.
Pada
tanggal 4 April 1949, Amerika Serikat didukung negara-negara Eropa Barat
membentuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dengan markas Brussel. Adapun
anggotanya Inggris, Irlandia, Islandia, Norwegia, Denmark, Belgia, Nederland,
Luxemburg, Perancis, Portugal, Kanada dan Amerika Serikat. Untuk mengimbangi
NATO, Uni Sovyet membentuk Pakta Warsawa pada tahun 1951 dengan markas Warsawa.
Adapun anggotanya meliputi: Uni Sovyet, Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman
Timur, Hongaria, Polandia dan Rumania. Kedua pihak berlomba saling mengembangkan
persenjataan, mata-mata dan mempertahankan pengaruhnya bersama sekutunya masing-masing.
Istilah
Perang Dingin digunakan media massa AS tahun 1948 untuk menggambarkan makin meningkatnya
“permusuhan” antara AS dan Uni Sovyet pasca Perang Dunia II. Perang dingin dilatarbelakangi
munculnya ketegangan sebagai wujud konflik kepentingan, supremasi, perbedaan ideologi,
saling tidak mempercayai dan sebagainya antara blok barat dan blok timur.
Perang dingin ditandai dengan peristiwa Krisis Berlin tahun 1948. Peristiwa ini
terjadi ketika Uni Sovyet melanggar
Perjanjian
Yalta (Pebruari 1945) dengan memblokade seluruh jalan masuk kota Berlin. Berlin
adalah kota pendudukan AS dan sekutunya, namun terletak di daerah Jerman Timur.
Oleh karena itu suplai bahan makanan dan keperluan lain bagi penduduk kota
Berlin harus dikirim lewat udara. Krisis yang berakhir bulan Mei 1949 berakibat
Jerman terpecah menjadi dua: Jerman Barat beribukota Berlin barat dan Jerman
Timur beribukota Berlin Timur.
Selama
perang dingin, di Uni Sovyet sendiri, rakyat hidup dibawah kontrol ketat daripada
biasanya. Rakyat diberitahukan bahwa mereka telah memenangkan Perang Patriotik Terbesarnya
sendiri, tanpa bantuan dari negara Barat. Kebudayaan Barat dikecam karena
rendah tingkatannya.
Sebaliknya
kebudayaan Sovyet dipropagandakan sebagai lebih unggul dibanding dengan yang
lain.
Selama
perang dingin berlangsung, kedua negara adikuasa tersebut tidak pernah terlibat
dalam suatu konflik atau peperangan terbuka. Namun keduanya selalu memberikan
dukungan kepada negara-negara yang sedang bersengketa. Ada beberapa hal yang
mewarnai situasi perang dingin yaitu:
a.
Doktrin Truman
Kebijakan
Doktrin Truman muncul bulan Maret 1947, dimana pengaruh komunis Uni Sovyet pasca
perang dunia II makin luas. Doktrin tersebut untuk membendung pengaruh komunis
di dunia.
Tujuannya
membantu Turki dan Yunani menghadapi gerilyawan komunis yang berasal dari Negara
tetangganya: Yugoslavia dan Albania. Total bantuan ekonomi dan militer mencapai
US$ 400 juta.Dicanangkannya kebijakan tersebut, berdasarkan keyakinan AS bahwa
jika satu negara jatuh ke tangan penerintahan komunis maka akan jatuh pula
negara-negara tetangganya. Keyakinan ini sesuai dengan Teori Domino.
b.
Perang terbuka di beberapa negara
Kedua
negara adikuasa selalu berada di belakang negara-negara yang bertikai dengan
melibatkan
dukungan ideologi, politik dan militer. Diantaranya Perang Korea yang disebabkan
pada tanggal 25 Juni 1950 60.000 tentara Korea Utara menyerbu Korea Selatan.
PBB turun tangan dengan mengirim tentara gabungan membantu Korea Selatan
melawan Korea Utara yang didukung blok Timur. Perang selama tiga tahun ini
berakhir dengan gencatan senjata di Pamunjom pada 27 Juli 1953. Selain itu, Uni
Sovyet membantu Mesir dan Syiria (Suriah) dalam perang melawan Israel
tahun1967. Israel dibantu Inggris, Perancis dan AS. Dalam Perang Vietnam, Uni
Sovyet mendukung berdirinya Vietnam Utara bahkan mendapat peran pangkalan AL di
Cam Ranh. Sementara Vietnam Selatan didukung Perancis dan selanjutnya dukungan
besar dari AS.
c.
Perlombaan senjata
Pada
mulanya pembuatan senjata nuklir terjadi pada akhir PD II dengan hasil bom
atom. Pada tahun 1949, Uni Sovyet berhasil mengadakan uji coba ledakan bom atom
yang pertama. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan reaksi dari AS. Sejak itulah
dilakukan perlombaan senjata. Pada Nopember 1952, AS berhasil membuat bom
hidrogen, namun Uni Sovyet menyusul sembilan bulan berikutnya. Penelitian dan
riset tentang senjata pemusnah massal terus dikembangkan dengan tujuan untuk
memperlihatkan kemampuan dalam memperebutkan hegemoni dunia. Pusat-pusat peluncuran (silo) dibangun di berbagai negara yang ada dalam pengaruhnya.
Berikut gambaran mengenai perlombaan senjata :
Jenis Persenjataan Uni Sovyet USA
Rudal
balistik berpangkalan di darat 1398 1052
Rudal
yang dilontarkan dari kapal selam 989 584
Pesawat
pembom berawak dengan rudal 150 376
Kendaraan
MIRVS 4872 6774
Kekuatan
Nuklir Medan: Rudal 860 108
Kekuatan
Nuklir Medan: Pesawat Pembom 880 218
Tank
artileri 45.000 17.000
Senjata
artileri 19.400 9.500
Senjata
Anti Pesawat Udara 6.500 5.300
Pelontar
Rudal Darat ke Udara 6.300 1.800
Pelontar
Rudal Darat ke Darat 1.200 350
(sumber data dari Jurnal Analisis tahun
1983).
d.
Perlombaan teknologi ruang angkasa
Dalam
perkembangannya perlombaan mengarah ke ruang angkasa. Tahun 1957, Uni Sovyet berhasil
meluncurkan Sputnik I tanpa awak dan diikuti Sputnik II yang membawa seekor
anjing. AS mengimbangi dengan meluncurkan Explorer I tahun 1958 dan disusul
Explorer II, Discoverer dan Vanguard. Uni Sovyet melampaui dengan meluncurkan
Lunik dan mendarat di bulan. Selanjutnya diimbangi AS dengan pendaratan manusia
di bulan.
Pada
bulan April 1961, Uni Sovyet berhasil mengirim kosmonotnya Yuri A. Gagarin ke
ruang angkasa dengan pesawat Vostok I dan mengitari bumi 1 jam 29 menit. AS
menyusul dengan astronoutnya Alan Bartlett Shepard Jr. pada tahun 1961. Uni
Sovyet kembali meluncurkan Vostok II dengan astronotnya Gherman Stepanovich
Titov. Disusul AS meluncurkan Friendship VII dengan John
H.
Glenn. Kegiatan lomba teknologi luar angkasa ini berlangsung terus hingga tahun
1980an.
Pada
bulan Maret 1983, presiden Ronald Reagan mengusulkan Strategic Defence
Initiative (SDI atau dikenal Prakarsa Pertahanan Strategis atau Strategi Perang
Bintang). Hal ini memunculkan protes Uni Sovyet yang menganggap bertentangan
dengan persetujuan ABM Treaty.
e.
Kegiatan mata-mata
Kegiatan
mata-mata atau spionase mewarnai kondisi politik selama perang dingin.
Tujuannya mencari informasi atau rahasia negara yang sengaja ditujukan terhadap
lawan. Setiap Negara membentuk dinas rahasia, misal AS dengan CIA, Uni Sovyet
(KGB), Inggris (MI 6). Masing-masing dinas rahasia kadang berperan dalam
membantu terciptanya peristiwa di dunia, contoh Insiden Teluk Babi tahun 1961.
f.
Sistem Aliansi
Setiap
negara yang bertentangan berusaha memperkuat diri dengan bergabung dalam
aliansi
Beberapa
aliansi yang terbentuk yaitu:
1)
Pembentukan Cominform (The Communist Information Bureau) tahun 1947 sebagai
wadah
kerjasama
partai-partai komunis Eropa yang berpusat di Beograd (Yugo).
2)
Perjanjian RRC dan Uni Sovyet tahun 1950 yaitu kerjasama untuk menghadapi
kemungkinan
agresi Jepang.
3)
Pembentukan NATO tahun 1949.
4)
Pembentukan Pakta Warsawa tahun 1955.
5)
Pembentukan ANZUS tahun 1951 yang terdiri dari AS, Australia dan Selandia Baru.
6)
Pembentukan SEATO yaitu kerjasama pertahanan negara-negara Asia tenggara dengan
pihak barat. Anggotanya: AS, Inggris, Perancis, Philipina, Singapura dan
Selandia Baru.
Kehidupan
dunia internasional pada masa perang dingin diliputi ketegangan. Timbul adu kekuatan
dan keunggulan Uni Sovyet dengan Amerika Serikat atau bipolarisasi sejak akhir
perang dunia II. Kedua negara berusaha mencari kawan baik kepada negara Eropa
maupun negara yang baru merdeka. Negara berkembang dan terbelakang
dipersenjatai oleh kedua adikuasa. Dengan demikian semakin luas keretakan dan
pemisahan negara di dunia. Memasuki tahun 1950an, terjadi pergeseran
bipolarisasi menjadi multipolar, dimana berkembang persaingan blok Barat dengan
blok Timur. Hal ini disebabkan kemampuan membuat dan memiliki senjata nuklir
telah dikuasai oleh negara Eropa (Inggris dan Prancis). Perkembangan ini berakibat
percaturan politik dunia menjadi
semakin
rumit.
D. Hubungan Pemerintah Komunis di Cina, Perang Korea dan Revolusi
Kuba Dengan Perluasan Perang Dingin ke Luar Eropa
1. Pemerintah komunis di Cina
Pada
saat perang dunia II, kekuatan nasionalis dan komunis di Cina bersatu dalam
menghadapi
serangan musuh bersama. Namun, setelah perang usai, kedua kekuatan bersaing dan
berlanjut dalam perang saudara (1945 – 1949). Perang saudara berakhir dengan tersingkirnya kaum nasionalis
dibawah Chiang Kai Shek ke pulau Formosa dan mendirikan negara Republik Cina
atau Taiwan. Sedangkan kekuatan komunis membentuk Republik Rakyat Cina (RRC)
pada tanggal 1 Oktober 1949 dengan ibukota Beijing dibawah Mao Zedong.
Terbentuknya RRC ini disusul dengan mengalirnya bantuan militer dan ekonomi
dari Uni Sovyet. Kemampuan yang dimiliki Cina ternyata
memunculkan
kekhawatiran bagi negara blok Barat.
Suasana
perang dingin di Asia makin kompleks sejalan dengan kebijakan RRC yang berusaha
memperluas ajaran Mao Zedong ke negara-negara berkembang lainnya dan timbul
kebijakan ekspansi wilayah. Tibet merupakan daerah pertama yang terkena
kebijakan RRC (1950). Kekuatan Cina ini ternyata menimbulkan kekhawatiran AS
dan Uni Sovyet. Hal ini disebabkan perannya dalam Perang Korea (1950 – 1953) dan klaim atas Taiwan. Hubungan baik Cina dengan Uni Sovyet
berakhir pada tahun 1960an. Hal ini disebabkan Cina sangat mengecam kebijakan
Sovyet yang hidup berdampingan dengan blok Barat. Hal ini Nampak pada
penghentian pengiriman tenaga ahli ke Cina oleh Sovyet serta penolakan Uni
Sovyet untuk membantu Cina dalam perang perbatasan dengan India (1962).
2. Perang Korea (1950 – 1953)
Pada
akhir perang dunia II, Uni Sovyet menyerbu Korea dari arah utara dan
menghancurkan sisa kekuatan Jepang pada tanggal 12 Agustus 1945. Selanjutnya
pada September 1945, USA mendaratkan pasukan di Korea bagian selatan. Sehingga
di semenanjung Korea terdapat dua pendudukan yaitu Korea bagian utara diduduki
Uni Sovyet dan Korea bagian selatan diduduki USA dengan batas garis lintang 38
°.
Pada
tahun 1948, sebagian besar pasukan AS ditarik pulang dan hanya meninggalkan
dalam jumlah kecil penasehat militer. Hal ini berkaitan dengan pembentukan
pemerintah Republik Korea (Korsel) tanggal 15 Agustus 1948. Ibukota Korea
Selatan di Seoul dengan presiden pertama, Dr. Syngman Rhee.
Uni
Sovyet mengambil kebijakan dengan membentuk negara di wilayah utara yaitu
Republik Demokratik Rakyat Korea (Korea Utara) pada tanggal 1 Mei 1948. Sebagai
presiden diangkatlah KimIl Sung. Segera Uni Sovyet mengadakan perjanjian
tentang pemberian bantuan ekonomi, militer dan teknologi dengan Korea Utara.
Korea Utara juga menjalin hubungan dengan Cina.
Dalam
perkembangan berikutnya, 60 ribu tentara Korea Utara menyerbu Korea Selatan
pada tanggal 25 Juni 1950 dengan dalih untuk menyatukan kembali Korea. PBB
dengan pengaruh besar USA turun tangan dan membantu Korea Selatan. Anggota PBB
memberi bantuan militer ke Korea
Selatan
dan dibentuk pasukan PBB yang terdiri atas 16 negara anggota. Hal ini mengawali
pecahnya
Perang
Korea selama 3 tahun (1950 – 1953).
Dalam serbuan awal tersebut, Korea Utara berhasil menguasai Seoul sebagai
ibukota Korea Selatan.
Bantuan
PBB dibawah Mc. Arthur kepada Korea Selatan berhasil mendesak mundur tentara Korea
Utara sampai melewati garis 38 ° LU. Pergerakan tentara Korea Selatan yang
didukung penuh PBB berhasil masuk Korea Utara hingga batas wilayah Manchuria.
Dalam kondisi terdesak, Korea Utara mendapat bantuan RRC yang berupa 60.000
pasukan. Dengan demikian dalam perang Korea menimbulkan persaingan antara dua
kutub, makin jauh dari perdamaian.
Secara
mengejutkan pada tanggal 4 Januari 1951, pasukan PBB terdesak oleh pasukan gabungan
Korea Utara – Cina. Bahkan ibukota Seoul jatuh
ke tangan pasukan gabungan. Setelah melakukan konsolidasi kekuatan, pasukan PBB
berhasil merebut kembali ibukota Seoul pada tanggal 12 Maret 1951.
Perang
Korea berlangsung selama 3 tahun (1950 – 1953). Perang dapat diakhiri dengan turut campurnya Uni Sovyet
sehingga menghasilkan perjanjian gencatan senjata pada tanggal 27 Juli 1953 di
Panumjom. Dalam perkembangan hingga saat ini (lebih dari lima dekade), perang
Korea belum mencapai penyelesaian secara permanen. Perang Korea telah
menunjukkan adanya persaingan
sengit
antara ideologi komunis dan kapitalis. Kedua ideologi berupaya menanamkan
pengaruh di semenanjung tersebut.
3. Revolusi Cuba
Wilayah
Kuba semula merupakan jajahan Spanyol dalam waktu yang lama. Letak geografisnya
yang sangat strategis ternyata menjadi incaran perluasan pengaruh dan ideologi
negara adidaya. Di Kuba pada tahun 1868 – 1878 berlangsung gerakan menuntut kemerdekaan, namun gagal. Berikutnya,
pada tahun 1895 dibawah Jose Marti berlangsung Perang Kemerdekaan. AS mendukung
gerakan tersebut dengan alasan kapal AS disabotase Spanyol . Selanjutnya Kuba
dibawah perlindungan AS hingga tahun 1902. Tahun 1933 kaum revolusioner
dipimpin Fulqencio Batista mengambil alih pemerintahan di Kuba dan membentuk
pemerintahan diktator. Kondisi rakyat sangat memprihatinkan, sehingga mendorong
timbulnya gerakan kudeta dibawah Fidel Castro tahun 1953, namun mengalami kegagalan.
Pada tahun 1956, Fidel Castro dan pengikutnya berusaha menggulingkan
pemerintahan Batista. Setelah berjuang 3 tahun, maka Batista meninggalkan Kuba
dan digantikan Castro (1959). Setelah memerintah, Castro melakukan perubahan
pola kehidupan masyarakat Kuba. Pembangunan sekolah dan rumah bagi orang yang
tidak mampu dilakukan pemerintah Kuba. Pemerintahan Fidel Castro mengontrol
pers, siaran radio dan televisi. Berikutnya pemerintah Kuba melakukan nasionalisasi
perusahaan asing yang ada di Kuba. Hal berakibat AS menghentikan hubungan
dengan Kuba tahun 1961.
Melihat
situasi tersebut, Fidel Castro menjalin hubungan dengan Cina dan Uni Sovyet
serta negara komunis lainnya. Hal ini dimaksudkan agar negara komunis mau
memberi bantuan ekonomi guna melaksanakan dan melanjutkan pembangunan. AS
menjumpai bahwa Kuba telah masuk blok komunis dan membahayakan keselamatan
negaranya (ingat jarak AS – Kuba
hanya 10 mil). Sehingga AS berniat untuk menggulingkan pemerintahan Castro. AS
menggunakan cara memanfaatkan pelarian Kuba yang tinggal di Amerika Serikat. Perkembangan
Perang Dingin berlangsung terus, dimana aktivitas Amerika Serikat dan Uni Sovyet
meningkat terutama dalam kegiatan mata-mata atau spionase. Uni Sovyet membentuk
KGB (Komite Gosudarstevennoy Bezopasnosti) yang merupakan dinas intelijen sipil
Uni Sovyet. Sedangkan USA membentuk CIA (Central Intelligence Agency) sebagai
dinas intelijen USA. Kedua
pihak
berusaha mencari informasi rahasia mengenai segala hal dari pihak lain atau
negara dibawah pengaruh pihak lain. Selama kurun waktu Perang Dingin, KGB dan
CIA turut berperan dalam membantu terciptanya berbagai peristiwa di dunia.
Pada
tanggal 17 April 1961, CIA membantu orang Kuba di perantauan untuk melakukan
serangan
ke Kuba dengan bentuk penyusupan dan pendaratan ke daerah tersebut. Peristiwa
ini dikenal dengan Insiden Teluk Babi. AS mengirimkan sejumlah 1.200 orang Kuba
pelarian masuk ke wilayah Kuba. Uni Sovyet memberikan dukungan penuh kepada
Fidel Castro, presiden Kuba dalam menghadapi invasi itu. Dari peristiwa ini
nampak sekali mengancam perdamaian dunia.
Pada
saat-saat terakhir penyerbuan, presiden JF. Kennedy membatalkan misi
perlindungan dan pengawalan oleh AS. Sehingga pemerintah Kuba dengan mudah
dapat mematahkan penyerangan tersebut. Akibatnya, hubungan Kuba dengan Amerika
Serikat menjadi makin renggang. Di sisi lain, Uni Sovyet berusaha makin
mendekati Kuba dan menawarkan bantuan ekonomi yang lebih besar. Akan tetapi
dengan kompensasi Uni Sovyet diijinkan membangun pangkalan militer dan
menempatkan rudal strategisnya di wilayah tersebut. Hal ini memicu ketegangan
atau krisis baru antara AS dengan Uni Sovyet. AS menganggap niat tersebut
sebagai ancaman langsung terhadap negaranya. Kapal Uni Sovyet yang berencana
menuju Kuba dihadang armada Amerika Serikat. Krisis tersebut hampir membawa
dunia dalam perang nuklir.
Karena
belum berimbang militernya, maka Uni Sovyet membatalkan rencana penempatan perangkat
militernya. Sedangkan Amerika Serikat berjanji untuk tidak mencampuri lagi
urusan dalam negeri Kuba. Hubungan baik Kuba – AS dikembangkan pada tahun 1973. Selanjutnya tahun 1975, embargo
ekonomi terhadap Kuba dihapuskan AS. Namun demikian, tahun 1975 hubungan mereka
memanas lagi setelah Kuba mengirimkan pasukan ke Angola.
Berdasarkan
pengalaman krisis teluk Babi, menyadarkan AS dan Uni Sovyet akan
berbahayanya
jika perang terbuka berlangsung. Oleh karena itu untuk meminimalisir
kemungkinan perang, maka dilakukan pembicaraan pengurangan senjata.
Berlangsungnya
perang saudara di Cina melahirkan pemerintahan komunis Republik Rakyat Cina
(1949). Konflik kepentingan di semenanjung Korea memunculkan perang Korea (1950
– 1953) yang berakibat Korea
terpecah atas Korea Selatan dan Korea Utara. Dalam perkembangan berikutnya,
upaya perebutan kekuasaan oleh Fidel Castro terhadap Batista memunculkan pula pemerintahan
komunis di Cuba. Beberapa peristiwa tersebut menunjukkan bahwa perang dingin ternyata
tidak hanya berlangsung di daratan Eropa dan Amerika, melainkan juga meluas ke
kawasan lain di dunia. Dengan demikian dunia internasional terpengaruh, dimana
seolah tercekam adanya
pertentangan
blok Barat dan Blok Timur, timbul kekhawatiran akan pecahnya perang besar serta
terjadinya berbagai peristiwa di seluruh penjuru dunia. Misal perang saudara,
konflik antar Negara dan sebagainya.
E. Hubungan Perang Vietnam Dengan Perkembangan Politik di Asia
Tenggara
Sehubungan
dengan usainya perang dunia II, negara Eropa berusaha kembali berkuasa di kawasan
Asia dan Afrika, termasuk didalamnya kawasan Indochina. Daerah Indochina
merupakan jajahan Perancis. Setelah perang, Perancis ingin berkuasa lagi di
Indochina. Keinginan Perancis ternyata mendapat dukungan Inggris. Namun
mendapat perlawanan sengit dari Viet Minh atau Liga Vietnam Merdeka dibawah
pimpinan Ho Chi Minh.
Memasuki
tahun 1946, wilayah Vietnam bergolak dengan terjadinya pertempuran Viet Minh dengan
Perancis yang dibantu Inggris. Perancis menggunakan cara mengangkat Bao Dai
sebagai penguasa Vietnam pada tahun 1949. Sejak tahun 1950, AS mulai terlibat
dalam masalah Vietnam dengan memberi bantuan paket ekonomi dan militer kepada
pemerintahan Vietnam bentukan Perancis. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat
digunakan untuk memerangi Viet Minh.
Viet
Minh yang telah ada pada jaman pendudukan Jepang, sejak tahun 1949, mulai
mengkonsolidasi
kekuatannya kembali. Hal ini disebabkan dukungan / bantuan persenjataan dari Cina
dan Uni Sovyet. Dengan demikian masalah Vietnam meluas menjadi masalah
internasional.
Selanjutnya
Viet Minh kembali melancarkan serangan pada pertahanan Perancis (ingat pada pertempuran
memperebutkan benteng Dien Bien Phu). Atas desakan Cina dan Uni Sovyet, Viet
Minh bersedia melakukan perundingan Berlin (Jerman) pada bulan Pebruari 1954
yang membahas masalah perang Korea dan Perang Vietnam. Dalam pelaksanaan
konferensi Jenewa tanggal 20 Juli1954, disepakati :
a.
Mengakui kemerdekaan negara Kampuchea, Laos dan Vietnam.
b.
Menyetujui wilayah Vietnam terbagi atas Vietnam Utara dan Vietnam Selatan.
c.
Akan segera diadakan pemilu bulan Juli 1956 untuk menyatukan Vietnam.
Perjanjian
Jenewa tidak mampu menyelesaikan masalah Vietnam. Vietnam terbagi dua yaitu Vietnam
Utara berhaluan komunis dan Vietnam Selatan berhaluan liberal. Hal ini ditolak
oleh Ho Chi Minh yang tetap menghendaki Vietnam bersatu. Keadaan menjadi
genting, Ho Chi Minh mengirim tentara ke arah selatan yang didukung oleh Uni
Sovyet dan Cina. AS mendukung Vietnam selatan, sehingga pecah perang Vietnam.
Dalam
perang Vietnam bertemulah benturan kepentingan blok Barat yang mendukung
Vietnam
Selatan dan blok Timur yang mendukung Vietnam Utara. Dalam berbagai
pertempuran, kedua pihak banyak mengalami kerugian material dan jiwa, misal
pertempuran Tahun Baru Tet
1968
(The Tet Offensive).
Upaya
perdamaian terus dilakukan, dimana tahun 1970an awal berlangsung perundingan Vietnam
Utara, Vietnam Selatan dan Amerika Serikat di Paris. Tahun 1972, AS mengumumkan
Indonesia, Kanada, Polandia, dan Hongaria sepakat menjadi pengawas gencatan
senjata di Vietnam. Kesepakatan menjadi kacau, setelah Viet Minh dan gerilyawan
Vietnam Selatan (Viet Kong) melakukan serangan besar-besaran yang hampir
menguasai Saigon, ibukota Vietnam Selatan (3 April1972). Keadaan dalam negeri
Vietnam Selatan mengalami perubahan besar. Presiden Nguyen Van Thiew
mengundurkan diri dan menunjuk wakilnya, Tran Van Huong sebagai penggantinya.
Perang terus berlanjut, dimana Vietnam Selatan mengalami banyak kekalahan,
bahkan Saigon dapat diduduki Vietnam Utara (18 April 1975).
Pada
tanggal 30 April 1975, presiden Duong Van Minh menyatakan menyerah tanpa syarat
kepada Vietnam Utara. Sebagai puncak perang, maka tentara Vietnam Utara
menyerang langsung ke Saigon dan berhasil. Selanjutnya Saigon diubah menjadi Ho
Chi Minh City dan wilayah Vietnam bersatu kembali.
Setelah
Vietnam bersatu dan berbentuk Republik Demokratik Vietnam yang berhaluan
komunis,
maka negara tersebut segera memperluas pengaruhnya. Laos berhasil dijadikan Negara
komunis. Selanjutnya upaya perluasan pengaruh dilakukan ke Kamboja. Hal ini
nampak dengan invasi Vietnam ke Kamboja pada 7
Januari 1979. Peristiwa ini memicu ketegangan baru di Asia Tenggara dan menjadi
persoalan rumit bagi ASEAN maupun dunia yang baru diselesaikan pada tahun 1992.
Selesainya
perang Vietnam, membawa kekalahan besar bagi pihak Amerika Serikat. Upaya mereka
untuk membendung pengaruh komunis di Asia Tenggara, khususnya di Indochina
mengalami kegagalan. Hal ini ditindaklanjuti dengan menjalin hubungan yang
lebih dekat dengan negaranegara Asia Tenggara lainnya. Di Philipina, Amerika
Serikat memiliki pangkalan strategis untuk mengawasi perkembangan pesaing
utamanya yaitu dari pangkalan Clark dan Subic. Sedangkan Uni Sovyet berada di
pangkalan teluk Camp Ranh. Dengan demikian di Asia Tenggara mengalami ketegangan
baru dengan kehadiran dua negara adidaya. Usaha untuk meredakan dan mengurangi ketegangan
terus dilakukan dengan kesepakatan bersama dalam konsep ZOPFAN.
F. Ciri Politik Luar Negeri Indonesia
Politik
luar negeri Indonesia dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa
“Ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial”. Hal ini menunjukkan keinginan bangsa Indonesia dalam melakukan hubungan internasional
dan menjadi sumber utama bagi politik luar negeri Indonesia yaitu bebas aktif.
Adapun
tujuan pokok politik luar negeri Indonesia meliputi :
1.
Mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dan ikut menjaga kedaulatan negara.
2.
Perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat
membangun untuk mensejahterakan rakyatnya.
3.
Persaudaraan antara semua bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tercantum
dalam UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konskuen. Untuk mencapai tujuan
di atas, maka bangsa Indonesia melaksanakan dengan :
1.
Politik damai, dalam arti berperan aktif ikut serta dalam membina perdamaian
dunia.
2.
Bersahabat dengan semua bangsa tanpa melihat etnis, warna kulit, dan agama
dengan dasar saling menghargai dan menghormati dan tidak ikut mencampuri urusan
dalam negeri Negara masing-masing.
3.
Memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional untuk
menyusun perdamaian yang abadi.
4.
Berusaha melalui PBB untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa-bangsa yang belum
merdeka. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Bebas dalam arti
bahwa Indonesia menempuh cara sendiri dalam menanggapi masalah-masalah
internasional. Sedangkan aktif berarti Indonesia berusaha semaksimal mungkin
untuk ikut memelihara perdamaian dan meredakan ketegangan dunia. Hal ini dapat
dicontohkan pelaksanaan KAA tahun 1955 dan KTT Non Blok, dan
keikutsertaan
dalam misi pasukan penjaga perdamaian dibawah PBB.
Politik
luar negeri Indonesia mencapai kemajuan besar sebagaimana tahun 1955 (KAA),
yaitu saat Indonesia dipercaya menjadi ketua Gerakan Non Blok (1992 – 1995). Selain didasari isi pembukaan UUD 1945, juga didasarkan
pada Tap MPR tahun 1993 yang menyatakan bahwa politik luar negeri bebas aktif perlu
ditingkatkan dan diabdikan bagi kepentingan nasional. Sebagai ketua Gerakan Non
Blok, Indonesia membawa mandat yang berhasil dijalankan dengan baik, yang
meliputi
1.
Memperjuangkan kemitraan global Utara – Selatan.
2.
Upaya meningkatkan hubungan dengan lembaga keuangan internasional agar
memberikan sumbangannya secara aktif.
3.
Kerjasama Selatan – Selatan dalam GNB.
4.
Pembahasan masalah krisis hutang luar negeri.
5.
Masalah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
6.
Keterlibatan dalam isu politik, konflik dan ketegangan keamanan sebagai sarana
bagi
penyelesaian
konflik.
7.
GNB terus mematuhi posisi yang dianutnya.
8.
Pertikaian di antara sesama anggota GNB.
G. Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Sebelum Dan Setelah
Peristiwa G30 S
1. Sebelum peristiwa Gerakan 30 September / PKI
Sejak
pengakuan kedaulatan, Indonesia melakukan politik luar negeri bebas dan aktif.
Selama masa RIS, dikembangkan hubungan dengan negara Asia dan negara Eropa
Barat. Hal ini ditujukan untuk kepentingan ekonomi dan pembangunan Indonesia
yang masih berkiblat ke Eropa. Pusat pemasaran produk Indonesia di Amsterdam
dan pembangunan pasaran ekonomi masih perlu bantuan Amerika Serikat. Praktik
ini berkembang terus sejak Indonesia diterima menjadi anggota PBB pada September
1950.
Pada
masa kabinet Sukiman (1951 – 1952)
menempuh kebijakan menyimpang dari politik luar negeri yaitu pertukaran nota
dengan duta besar AS di Indonesia, Merle Cochran. Nota tersebut berisi bantuan
teknik, ekonomi dan militer dari AS dalam ikatan Mutual Security Act (MSA). Kebijakan
ini mendapat reaksi dari berbagai pihak yang menilai pemerintah telah
meninggalkan prinsip bebas aktif dan memasukkan Indonesia dalam salah satu
blok/ kelompok.
Dalam
pemerintahan Wilopo (1952 – 1953) dan
selanjutnya tetap dilakukan kebijakan yang berdasarkan pada prinsip bebas
aktif. Masa pemerintahan Ali I (1953 – 1955), pelaksanaan politik luar negeri tersebut lebih mendekatkan
diri pada negara-negara Asia Afrika dan blok sosialis. Upaya menggalang
solidaritas bangsa Asia Afrika ditujukan untuk membebaskan diri dari
kolonialisme dan meredakan ketegangan dunia akibat perang dingin. Kebijakan ini
tampak dari penyelenggaraan KAA tahun 1955 dan hasil-hasilnya.
Dalam
pelaksanaan politik luar negeri tahun 1950an, selain aktif ikut menciptakan
perdamaian
dunia, Indonesia juga memiliki tujuan sesuai dengan amanat proklamasi. Tujuan tersebut
adalah kemerdekaan Indonesia yang wilayahnya bekas jajahan Hindia Belanda. Pada
saat itu, Irian barat masih dikuasai Belanda. Upaya membebaskan wilayah Irian
Barat ditempuh melalui pertemuan bilateral (Indonesia – Belanda) dan multilateral (PBB). Melalui penyelenggaraan KAA tahun
1955, diambil keputusan KAA berupa Dasasila Bandung serta peserta mendukung
sepenuhnya perjuangan Indonesia untuk mendapatkan kembali wilayah Irian Barat.
Hubungan
Indonesia dengan Belanda memburuk karena Belanda menolak untuk merundingkan penyerahan
Irian Barat (1956). Oleh karena itu ditempuh tindakan sepihak dengan tidak mau mengakui
hutang negara seperti yang tercantum dalam isi KMB tahun 1949. Dalam suasana tersebut,
kondisi dalam negeri mengalami gangguan keamanan. Timbul pemberontakan PRRI / Permesta
tahun 1958. Dalam pemberontakan tersebut, nampak keterlibatan pihak asing
dengan
membantu
pihak pemberontak. Peristiwa ini sedikit banyak akan mempengaruhi kebijakan
luar negeri Indonesia.
Pada
masa pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, politik luar negeri Indonesia yang bebas
aktif berubah menjadi politik yang condong ke blok komunis. Hal ini nampak dari
beberapa kebijakan misal dilakukannya kebijakan politik konfrontasi. Politik
konfrontasi menciptakan negara Nefo (New Emerging Forces) berhadapan dengan
Oldefo (Old Established Forces). Konsep ini setingkat dengan doktrin komunis.
Untuk mempererat hubungan diantara anggota Nefo, maka direncanakan kegiatan
Ganefo.
Kondisi
demikian berakibat hubungan Indonesia dengan Barat menjadi renggang, sedangkan hubungan
dengan blok timur makin erat. Hal ini didasari pengalaman bahwa dalam
perjuangan pembebasan Irian Barat, Belanda didukung oleh Amerika Serikat.
Indonesia lebih mendapat dukungan dari Uni Sovyet. Keberhasilan dalam
pembebasan Irian Barat, membuat Indonesia merasa cukup bangga dan
nasionalismenya dalam tingkatan sangat tinggi. Dalam suasana demikian, Indonesia
mencanangkan Dwikora yang menunjukkan politik konfrontasi sehubungan dengan pembentukan
negara Malaysia. Politik ini menimbulkan konflik Indonesia – Malaysia dan reaksi dalam negeri sampai pecahnya Gerakan 30
September / PKI. Indonesia memutuskan keluar dari
keanggotaan
PBB.
Dengan
demikian politik luar negeri yang bebas aktif, karena dilatarbelakangi berbagai
factor intern dan ekstern berubah menjadi politik konfrontasi dan cenderung
memihak kepada blok komunis.
2. Sesudah peristiwa Gerakan 30 September / PKI
Pemerintahan
Orde Baru yang terbentuk setelah peristiwa G 30 S / PKI, berupaya
memurnikan
kembali politik luar negeri yang bebas aktif sebagai pelaksanaan Tap MPRS No
XII/ MPRS/ 1966. Sebagai konskuensinya, politik konfrontasi dengan Malaysia
dihentikan, bahkan normalisasi hubungan dengan Malaysia dicapai dengan Jakarta
Accord tanggal 11 Agustus 1966. Pemerintah memutuskan untuk aktif kembali
menjadi anggota PBB tanggal 28 September 1966. Hal ini dalam usaha
mengembalikan kepercayaan dunia internasional serta menumbuhkan saling pengertian
yang bermanfaat bagi pembangunan Indonesia ke masa depan.
Indonesia
yang lebih mengedepankan konsep pembangunan ekonomi, mengembangkan politik luar
negeri yang bebas aktif. Hal ini dilakukan dengan harapan akan tercipta iklim
yang kondusif bagi penyelenggaraan pembangunan ekonomi Indonesia. Adanya
prioritas pembangunan ekonomi, mendorong pihak Indonesia mengembangkan hubungan
dengan dunia internasional secara luas. Guna mendapatkan dana bantuan luar
negeri, Indonesia merintis terbentuknya forum kerjasama bagi Indonesia yaitu
IGGI (Inter Governmental Group on Indonesia) yang pada perkembangan berikutnya
berubah menjadi CGI (Consultative Group on Indonesia ).
Dalam
pelaksanaan politik bebas aktif, Indonesia bersama Philipina, Malaysia, Singapura
dan Thailand merintis berdirinya organisasi regional ASEAN pada tanggal 8
Agustus 1967. Organisasi ini pada masa berikutnya akan mengambil peran penting
dalam upaya meredakan ketegangan dunia dan mengatasi masalah regional Asia
Tenggara. Akibat peristiwa G 30 S / PKI, maka Indonesia membekukan hubungan
diplomatik dengan RRC. Kondisi ini berlangsung selama kurang lebih tiga dekade.
Indonesia terus mengembangkan politik luar negeri yang bebas dan aktif, dimana
aktif ikut dalam berbagai organisasi regional maupun internasional. Organisasi
OKI, OPEC, Non Blok dan sebagainya juga diikuti dengan baik dan prestasi yang
membanggakan. Bahkan pada tahun 1992, Indonesia dipercaya menjadi
penyelenggaraan KTT Gerakan Non Blok sekaligus menjadi Ketua selama tiga tahun.
Suatu kepemimpinan dalam kondisi yang sulit, namun dapat dilaksanakan
dengan
baik. Hal ini disebabkan kondisi saat itu, perang dingin sudah selesai. Non
Blok
mengedepankan
kegiatan dalam menjaga perdamaian dan mengembangkan hubungan timur – barat dan hubungan selatan – selatan serta hubungan utara – selatan.
Selain
melalui organisasi regional dan internasional, Indonesia juga aktif menjaga
perdamaian dunia. Indonesia ikut aktif menyumbangkan misi penjaga perdamaian
dibawah PBB, melalui misi Garuda. Dalam konflik Vietnam, Indonesia mengiriman
misi Garuda IV dan disusul beberapa misi berikutnya. Dalam konflik Kamboja
Indonesia mengirimkan misi terbesar dalam sejarah dengan kontingen Garuda X
tahun 1992 dan membawa nama harum Indonesia di dunia internasional.
Bahan Acuan :
Untuk
mempelajari materi ini, silakan baca lebih lanjut :
CSIS.
1987. Analisa Tahun 1987.2. Tahun XVI no 2. Pebruari 1987
--------.
1988. Analisa Tahun 1988.3. Tahun XVII no 3 Maret 1988
Djalinus
Syah. 1985. Mengenal ASEAN dan Negara-Negara Anggotanya. Jakarta: Kreasi Jaya
Utama
--------.
1988. Indonesia Dalam Abad 20 Jilid 2. Jogjakarta: Kanisius
Marwati
Djoenod Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 1990. Sejarah Nasional
Indonesia
Jilid V dan VI. Jakarta: Balai Pustaka
Mochtar
Kusumaatmadja. 1983. Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaanya Dewasa
Ini.
Bandung : Alumni
Nana
Supriyatna. 2001. Sejarah Nasional Indonesia dan Umum untuk SMU kelas III.
Jakarta:
Grafindo
Media Pratama
Negara
dan Bangsa Jilid Khusus Pasca Komunis. 1989. Grolier International:
Incorporated –
PT.
Widyadara
Ricklefs,
MC. 1999. Sejarah Indonesia Modern. Jogjakarta: Gajah Mada University Press
Sardiman,
AM. 1983. Analisis Kemenangan Komunis Vietnam dan Pengaruhnya terhadap
Perkembangan
Politik di Asia Tenggara. Jogjakarta: Liberty
Suhartono
dan Syamsul Rizal. 2007. Sejarah untuk SMA dan MA Kelas XII Program IPS.
Jakarta:
Widya Utama
Disusun :
Eko Heru Prasetyo
email : ekoheruprasty69@gmail.com
web : www.sosiosejarah.com
@@@ created by www.sosiosejarah.com @@@
REVOLUSI
RUSIA ( 1917 )
Revolusi rusia terjadi pada
tahun Februari 1917- Oktober 1917. Perekonomian rusia sangat kacau, negara
kekurangan bahan makanan yang menyebabkan rakyat kelaparan. Peristiwa tersebut
menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap Tsar Nicholas II. Gerakan ini dilatarbelakangi oleh perubahan
agraria menyebabkan para petani kehilangan tanah miliknya.
Berbagai kejadian tersebut, mengakibatkan penduduk St.
Petersburg melakukan aksi protes pada februari 1917. Aksi tersebut dilakukan
oleh para buruh di berbagai perusahaan.Untuk mengatasi keadaan tersebut,
tentara diperintahkan untuk menembaki para demonstran dan para buruh yang
melakukan aksi mogok. Tetapi perintah tersebut tidak ditaati oleh para tentara.
Akibatnya golongan Kadet, Menshevik, dan Bolshevik memaksa Tsar Nicholas II
untuk turun tahta. Setelah Tsar Nicholas II turun tahta, Kadet menggantikan
kepemimpinan tetapi tuntutan rakyat tidak dikabulkan karena golongan ini masih
ragu untuk mengadakan perubahan karena situasi yang tidak menentu.Keadaan
tersebut dimanfaatkan golongan Menshevik yang dipimpin Karensky melakukan
kudeta, dan berhasil menggulingkan golongan Kadet. Langkah pertama yang
dilakukan Karensky adalah mengumumkan berdirinya Republik Rusia, mengembalikan
nama baik Rusia yang telah merosot dimata internasional akibat kekalahan Rusia
atas Jepang pada tahun 1905.
Karensky juga memimpin serangan terhadap Jerman tetapi
karena gagal maka menyebabkan rakyat tidak percaya lagi pada pemerintahan
Menshevik yang dipimpin Karensky.Situasi tersebut dimanfaatkan oleh golongan
Bolshevik yang dipimpin oleh Lenin dan Leon Trotsky menyebarkan propaganda
kepada rakyat. Mereka membentuk tentara sendiri yang disebut Tentara Merah.
Akhirnya pada tanggal 25 Oktober 1917, golongan Bolshevik dapat menggulingkan
pemerintahan Menshevik.Golongan Bolshevik dibawah pimpinan Lenin mulai
mengadakan perubahan sesuai dengan propaganda yang telah dilakukan.Di antaranya
dengan membagi-bagikan tanah kepada petani, memperbolehkan para buruh menyita
pabrik-pabrik, membagi-bagikan makanan kepada penduduk, memghapuskan semua
utang-piutang pemerintahan sebelumnya, dan bank-bank menjadi milik negara.
Dampak
Revolusi Rusia terhadap Pergerakan Nasional Indonesia
1.
Menimbulkan munculnya paham Marxisme(ajaran Karl Marx)
/Leninisme (ajaran Lenin)
2.
Paham Komunis yang berkembang di Rusia, menyebabkan
timbulnya paham komunis di Indonesia.
3.
Dengan demikian, mumcullah tokoh-tokoh Komunis yang akhirnya
ingin mendirikan negara Komunis di Indonesia.
4.
Muncul pemberontakan PKI bulan November di Jakarta,
September 1948, Oktober 1965 di Jakarta.
Revolusi Rusia telah berhasil
menumbangkan kekuasaan Tsar Nicholas II yang memerintah secara diktator. Rakyat
Rusia yang merasakan kehidupan di berbagai bidang akibat kediktatoran Tsar
Nicholas II, akhirnya berhasil menghimpun kekuatan dan menentang kekuasaannya
dalam bentuk revolusi. Revolusi Rusia telah berhasil menumbangkan kediktatoran
Rusia. Di samping itu, Revolusi Rusia yang berpaham komunis akhirnya berhasil
merubah haluan negara tersebut ke arah negara komunis.
Seperti revolusi-revolusi lain,
Revolusi Rusia juga membawa dampak baik bagi Rusia sendiri maupun bagi
negara-negara di kawasan di dunia termasuk Indonesia. Pengaruh Revolusi Rusia
terhadap perkembangan pergerakan nasional di Indonesia tampak jelas dengan
berkembangan paham Marxis yang kemudian melahirkan Partai Komunis Indonesia.
Benih-benih Marxisme dibawa masuk ke
Indonesia oleh seorang Belanda yang bernama H.J.F.M. Sneevliet. Atas dasar
Marxisme inilah pada tanggal 9 Mei 1914 di Semarang, Sneevliet bersama-sama
dengan J.A. Brandsteder, H.W. Dekker, dan P. Bersgma berhasil mendirikan
Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV). Sneevliet kemudian melakukan
infiltrasi (penyusupan) kader-kadernya ke dalam tubuh Sarekat Islam dengan
menjadikan anggota-anggota ISDV sebagai anggota Sarekat Islam, dan
sebaliknya anggota-anggota Sarekat Islam menjadi anggota ISDV.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar